by

Ledakan Urbanisasi Di Tangsel Tingkatkan Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

-Berita, Opini-16,278 kali dibaca

Keberhasilan Pemerintah Kota Tangsel dalam menjalankan roda pemerintahan dibidang pembangunan ekonomi, membuat kota termuda di propinsi Banten ini menjadi wilayah yang kerap diburu oleh para pengadu nasib.

Akibatnya, tingkat urbanisasi di Kota Tangerang melesat. Sehingga hal ini akan berimplikasi terhadap ruang sosial dan ekonomi masyarakat Tangerang Selatan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Tangsel.

Garbi Tangsel menilai ledakan urbanisasi tersebut, jangan dianggap remeh. Sebab, jika tidak ditangani dengan baik, lambat laun ledakan jumlah penduduk itu akan menciptakan kesenjangan sosial antar masyarakat asli Tangerang Selatan dengan masyarakat pendatang.

Pemerintah Kota Tangsel, menurut Garbi Tangsel, perlu segera menata ruang sosial dan ekonomi. Pasalnya, melesatnya kegiatan urbanisasi akan membuat terbatasnya ruang kota, tentu saja ini akan membawa konsekuensi bahwa penggunaan ruang yang berlangsung secara terus-menerus akan melibatkan ketegangan di antara sejumlah kelompok kepentingan.

Perebutan ruang di perkotaan merupakan cerita utama dalam proses pembangunan kota. Meningkatnya intensitas penetrasi kapital demi memuluskan investasi yang diyakini mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, mengakibatkan tersingkirnya ruang-ruang publik.

Hal itu dikarenakan tingginya permintaan akan ruang, baik oleh perorangan maupun oleh kelompok tertentu. Karena itu konflik yang menyangkut penggunaan lahan di perkotaan dapat timbul dengan mudah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat sepanjang 2010 hingga 2017 pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan hingga 346,395 jiwa, dari 1,298,504 jiwa di 2010 menjadi 1,644,899 jiwa di 2017.

Diperkirakan angka pertumbuhan jumlah penduduk tersebut terus bertambah di 2020 ini. Bahkan, Kota Tangsel pun masih menjadi salah satu kota yang memiliki Laju pertumbuhan penduduk (LPP) tertinggi di Propinsi Banten.

Tentu saja, kebijakan seperti, pengendalian jumlah penduduk melalui program KB (Keluarga Berencana) misalnya, menurut Garbi Tangsel tidak akan mengentaskan persoalan soal kesenjangan sosial ditengah masyarakat Tangsel di masa mendatang.

Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Tangsel termasuk para Calon Walikota Tangsel dalam membangun Kota Tangsel di masa mendatang.

(SAS)

Kategori Terkait